Januari 20, 2018 6:01 am
Breaking News
Home / Lalu Lintas / Warga Kendal Lahan Tol Tolak Ambil Ganti Rugi
Warga Kendal Lahan Tol Tolak Ambil Ganti Rugi

Warga Kendal Lahan Tol Tolak Ambil Ganti Rugi

APS18.com,- Pasca lahannya dieksekusi, 98 warga Wungurejo dan Tejorejo Kecamatan Ringianarum tetap teguh pendirian. Mereka bertekad tidak akan mengambil uang ganti rugi meski lahannya nantinya sudah berdiri jalan tol.

Warga di dua desa tersebut hanya bisa pasrah melihat  lahannya mulai  di urug  dengan  tanah.

“ Kami warga tetap  menolak ganti rugi yang di berikan pemerintah  sebesar Rp 220 permeter persegi,” kata Syamsudin, salah tau desa Wungurejo.

Ia menegaskan, jika  pemerintah tidak mau menaikan maka uang yang sudh di titipkan di PN Kendal  tidak akan di ambil. “Ini sebagai bentuk protes kami kepada pemerintah yang telah merugikan rakyat kecil. Kami akan mencari upaya lain untuk mendapatkan keadilan,” tuturnya.

Triyono warga lainnya warga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebab lahan yang selama ini menjadi satu-satunya harapan warga sudah diratakan. Padahal kondisi lahan sedang ditanami palawija yang sudah siap panen dalam hitungan hari.

“Kini warga harus mencari hutangan dan menjual barang-barang yang mereka miliki. Sebab tadinya kedelai, jagung yang siap panen telah diratakan dengan alat berat. Warga tidak diberikan kesempatan sampai masa panen,” jelasnya.

Sementara Kapolres Kendal, AKBD Firman Arwansyah membenarkan perihal pengamanan tersebut. Paska eksekusi, pihaknya memang setiap hari menyiagakan personel untuk berjaga-jaga. “Kami hanya melakukan pengamanan saja,” tandasnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pembangunan Tol Semarang-Batang, Tendi Harianto mengakui memang harga ganti rugi yang diberikan kepada warga di Desa Wungurejo dan Tejorejo paling rendah. Hal itu lantaran appraisal yang digunakan adalah tahun 2015.

“Sedangkan di desa-desa lain, itu menggunakan appraisal tahun 2016. Sehingga itulah kenapa muncul ganti rugi di Desa Wungurejo dan Tejorejo sebesar Rp 220 ribu per meter persegi. Dasar kami melalukan eksekusi di dua desa ini adalah putusan Mahkamah Agung,” timpalnya. (bjn)