Februari 20, 2018 6:18 pm
Breaking News
Home / Politik & Pemerintahan / Hati-hati Kena Sisir Disdukcapil Kudus
Hati-hati Kena Sisir Disdukcapil Kudus

Hati-hati Kena Sisir Disdukcapil Kudus

KUDUS, APS18.COM-Pada bulan lalu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus sudah membagikan kurang lebih 4.000 blangko KTP elektronik, dari warga yang sudah melakukan perekaman.

Dibagikannya blangko KTP elektronik ini, dilakukan melalui distribusi di tingkat kecamatan. Warga bisa mengambilnya di masing-masing kantor kecamatan yang ada di Kabupaten Kudus.

Sebelumnya, warga ini menggunakan surat keterangan (suket), yang fungsinya sama dengan KTP elektronik. ”Suket tersebut bisa dilakukan penggantian. Dan kami sudah mendistribusikan semua KTP elektronik yang sudah jadi ke sembilan kecamatan yang ada,” kata Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo.

Distribusi melalui kantor kecamatan ini, dinilai sebagai salah satu cara yang efektif untuk memberikan blangko KTP elektronik yang sudah jadi tersebut. Apalagi untuk wilayah yang terlalu jauh dari kantor dinas setempat.

Hendro mengatakan jika sejauh ini, pihaknya memang masih terus melakukan sosialisasi terkait pembuatan KTP elektronik tersebut. Termasuk menyisir warga yang belum memiliki dokumen kependudukan itu.

”Kami sudah melakukan upaya jemput bola, untuk menyisir warga yang belum memiliki KTP elektronik. Supaya mereka bisa segera mengurusnya. Ada juga yang kami rekam datanya langsung dengan program jemput bola ini,” jelasnya.

Armada khusus perekaman data, juga terus berkeliling ke semua wilayah yang ada di Kabupaten Kudus ini. Itu sebabnya, jumlah wajib KTP yang sudah melakukan perekaman, semakin banyak. Saat ini, kurang lebih masih ada 19 ribu warga yang belum melakukan perekaman.

Dikatakan Hendro, pembuatan KTP elektronik juga sangat mudah. Yakni hanya cukup dengan melampirkan fotokopi kartu keluarga (KK) yang mereka miliki. Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri. Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan. Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

”Yang jelas, kami terus melakukan penyisiran. Termasuk jemput bola, untuk melayani warga yang belum perekaman. Dan pada Desember nanti, warga yang belum melakukan perekaman bisa diperkecil,” imbuhnya. (*)

.