Januari 20, 2018 5:51 am
Breaking News
Home / Politik & Pemerintahan / Layanan Menyentuh Hati ala Disdukcapil Kudus
Layanan  Menyentuh Hati ala Disdukcapil Kudus

Layanan Menyentuh Hati ala Disdukcapil Kudus

KUDUS, APS18.COM-Keterbatasan fisik, wilayah, dan hal-hal teknis lainnya, terkadang membuat sebagian warga Kabupaten Kudus tidak dapat melakukan proses pengurusan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) sendiri. Karena itu, hadir petugas yang akan mengurus semua keperluan warga itu.

Petugas khusus disiapkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus, untuk melayani warga yang memiliki keterbatasan. Misalnya sudah berusia lanjut, ataupun memiliki keterbatasan fisik.

”Kami memang ada petugas yang berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lainnya, untuk memproses adminduk dari warga. Terutama mereka yang sudah jompo atau memiliki keterbatasan fisik,” terang Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo.

Dikatakan Hendro, warga dengan keterbatasan tersebut, memang layak untuk didatangi. Karena adminduk adalah hak setiap warga untuk bisa memilikinya. ”Sehingga kami yang berkewajiban untuk mendatangi warga, supaya bisa mendapatkan dokumen kependudukan mereka,” ujarnya.

Pentingnya dokumen adminduk ini, membuatnya harus dimiliki warga. Karena sejak lahir hingga meninggal, membutuhkan dokumen adminduk tersebut. Warga juga bisa memanfaatnya untuk berbagai keperluan yang mereka perlukan.

Apalagi, pembuatan dokumen adminduk sangatlah mudah. Misalnya saja untuk membuat kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, cukup dengan membawa fotokopi kartu keluarga (KK) yang ada. Demikian juga dengan dokumen lainnya.

Kemudahan ini memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri. Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan. Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Sistem jemput bola ini juga dilakukan demi tercapainya target perekaman dokumen kependudukan, sebagaimana yang ditargetkan pemerintah. ”Sehingga semua warga bisa memiliki dokumen mereka, dan digunakan sebaik-baiknya,” imbuhnya. (*)