Januari 20, 2018 5:50 am
Breaking News
Home / Politik & Pemerintahan / Minim, Jumlah Pemilik Data Ganda yang Lapor ke Dinas
Minim, Jumlah Pemilik Data Ganda yang Lapor ke Dinas

Minim, Jumlah Pemilik Data Ganda yang Lapor ke Dinas

KUDUS, APS18.COM-Pencapaian perbaikan untuk para pemilik data ganda pada kartu tanda penduduk (KTP) elektronik warga, ternyata tidak sebagaimana harapan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus.

Pasalnya, dari data ganda sebanyak 1.700 orang yang ditemukan, ternyata hanya 176 orang saja yang melapor ke Disdukcapil. ”Padahal, dengan melapor maka datanya akan kami perbaiki. Sehingga mereka hanya memiliki satu data saja,” jelas Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Busono.

Adanya data ganda ini, terjadi karena saat perekaman KTP dilakukan di dua tempat. Yakni di Kudus dan luar Kudus. Sebab, warga tersebut memiliki alamat berbeda, namun memiliki nama yang sama.

Akibat perekaman dua kali itulah, berakibat pada data yang ganda. Ini terjadi, karena warga tersebut sudah pindah, atau dalam posisi merantau. ”Nah, kemarin kan sudah kita surati. Bagi yang memang hadir untuk memperbaiki datanya, kita perbaiki. Namun bagi yang tidak, terpaksa kita hapus datanya,” terangnya.

Padahal, perbaikan itu sangat diperlukan, terlebih saat ini menjelang pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif, dan pemilu presiden. Sehingga validitas data sangat diperlukan, untuk mengetahui berapa jumlah pasti warga negara yang berhak menggunakan hak pilihnya.

Proses perbaikan data sendiri, menurut Busono, sangat mudah dilakukan. Warga yang datang membawa kartu keluarga dan surat keterangan dari desa, kemudian dilayani petugas Disdukcapil. Tidak sampai lima menit, data ganda tersebut sudah bisa diperbaiki. Dan warga hanya memiliki satu nomor kependudukan saja.

Mudahnya proses pembuatan yang ada, memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri. Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan. Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan. (*)