Januari 20, 2018 5:49 am
Breaking News
Home / Politik & Pemerintahan / Para Lansia di Kudus Ternyata Juga Punya KTP Elektronik, Lho
Para Lansia di Kudus Ternyata Juga Punya KTP Elektronik, Lho

Para Lansia di Kudus Ternyata Juga Punya KTP Elektronik, Lho

KUDUS, APS18.COM-Bukan saja penduduk usia muda atau menengah yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik di Kabupaten Kudus ini. Mereka yang tercatat sebagai warga lanjut usia (lansia) juga memilikinya.

Bahkan, para lansia itu tidak perlu datang langsung ke kecamatan atau ke kantor dinas langsung untuk membuat KTP elektronik. Mereka didatangi para petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus langsung ke kediamannya.

Kedatangan petugas ini memang sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada warga lansia. Pasalnya, keterbatasan dan kemampuan warga lansia itu, yang membuat mereka kesulitan untuk mengurus KTP.

”Ini memang salah satu program kita. Mendatangi langsung para lansia untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Karena sebagaimana kita ketahui, kondisi fisik para lansia yang tidak memungkinan mereka datang langsung ke dinas atau kecamatan untuk perekaman,” tutur  Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Busono.

Upaya jemput bola ini, juga sebagai salah satu program dinas supaya seluruh warga yang wajib KTP elektronik, bisa melakukan perekaman. Bukan saja kepada lansia, tetapi juga kepada warga dengan keterbatasan fisik, juga didatangi ke kediamannya.

Apalagi, membuat KTP elektronik sekarang ini sangat mudah. Mudahnya proses pembuatan yang ada, memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri. Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan. Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan. (*)