Januari 20, 2018 5:48 am
Breaking News
Home / Politik & Pemerintahan / Berganti Data Kependudukan, Laporkan Dong
Berganti Data Kependudukan, Laporkan Dong

Berganti Data Kependudukan, Laporkan Dong

KUDUS, APS18.COM-Beberapa waktu lalu, di Kabupaten Kudus ditemukan ribuan warga yang memiliki data ganda pada dokumen administrasi kependudukan (adminduk) mereka. Yakni pada kartu tanda penduduk (KTP) elektronik warga.

Hal ini juga yang sempat menjadi sorotan banyak pihak, karena data ganda ini terbilang banyak sekali jumlahnya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus sendiri, sudah melakukan proses pendataan kembali, warga yang memiliki data ganda tersebut.

”Adanya data ganda ini, terjadi karena saat perekaman KTP dilakukan di dua tempat. Yakni di Kudus dan luar Kudus. Sebab, warga tersebut memiliki alamat berbeda, namun memiliki nama yang sama,” jelas Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Busono.

Akibat perekaman dua kali itulah, berakibat pada data yang ganda. Ini terjadi, karena warga tersebut sudah pindah, atau dalam posisi merantau. ”Nah, kemarin kan sudah kita surati. Bagi yang memang hadir untuk memperbaiki datanya, kita perbaiki. Namun bagi yang tidak, terpaksa kita hapus datanya,” terangnya.

Apalagi saat ini menjelang pemilihan kepala daerah, pemilu legislatif, dan pemilu presiden. Sehingga validitas data sangat diperlukan, untuk mengetahui berapa jumlah pasti warga negara yang berhak menggunakan hak pilihnya.

Proses perbaikan data sendiri, menurut Busono, sangat mudah dilakukan. Warga yang datang membawa kartu keluarga dan surat keterangan dari desa, kemudian dilayani petugas Disdukcapil. Tidak sampai lima menit, data ganda tersebut sudah bisa diperbaiki. Dan warga hanya memiliki satu nomor kependudukan saja.

Mudahnya proses pembuatan yang ada, memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri. Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan. Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Busono menegaskan bahwa yang lebih penting lagi adalah kepedulian warga untuk melaporkan ke pihak terkait, jika ada perubahan pada dokumen kependudukan mereka. Misalnya saja pindah domisili atau perubahan pada status diri warga.

”Laporkan kepada kami, sehingga kami bisa segera proses. Dijamin tidak lama prosesnya, dan sangat mudah. Sehingga dokumen kependudukan itu, bisa dipakai untuk keperluan apa saja yang dibutuhkan. Jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan kepada kami,” imbuhnya. (*)