Januari 20, 2018 5:48 am
Breaking News
Home / Politik & Pemerintahan / Progres Membaik, Jumlah Warga Yang Lakukan Perekaman Capai 97,35%
Progres Membaik, Jumlah Warga Yang Lakukan Perekaman Capai 97,35%

Progres Membaik, Jumlah Warga Yang Lakukan Perekaman Capai 97,35%

KUDUS, APS18.COM-Berbagai langkah yang diambil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kudus terkait perekaman kartu tanda penduduk (KTP) elektronik bagi warganya, membuahkan hasil.

Sebanyak 97,35% warga yang wajib KTP elektronik, telah melakukan perekaman data. Tepatnya sebanyak 599.235 orang, telah melakukan perekaman. Itu adalah jumlah dari 615.577 orang warga Kudus yang wajib KTP elektronik.

Kepala Disdukcapil Kudus Hendro Martoyo melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Busono, data tersebut adalah data per tanggal 11 Desember 2017.

”Jumlah penduduk Kabupaten Kudus itu 832.681 jiwa. Dan yang wajib KTP elektronik sebanyak 615.577 (73,93%). Sedangkan yang sudah melakukan perekaman adalah 599.235 (97,35%), dan belum perekaman 16.342 (2,65%),” terangnya.

Untuk data lainnya, yang sudah melakkan pencetakan Surat Keterangan pengganti KTP elektronik sendiri, sampai saat ini mencapai 71.643 buah. Sedangkan yang sudah rekam tapi foto belum masuk, sebanyak 14.803 orang.

Busono mengatakan, pihaknya terus melakukan sosialisasi terhadap warga dengan berbagai cara, supaya warga yang wajib KTP elektronik, agar segera melakukan perekaman.

Apalagi, prosesnya sendiri juga dipermudah. Tidaklah sulit. Cukup dengan fotokopi kartu keluarga (KK), sudah bisa melakukan perekaman KTP elektronik. ”Mudah sekali prosesnya. Apalagi kita juga melakukan upaya jemput bola ke rumah-rumah warga atau ke tempat-tempat keramaian. Itu juga bisa dimanfaatkan,” tegasnya.

Mudahnya proses pembuatan yang ada, memang sudah diamanatkan dalam undang-undang, peraturan presiden, hingga surat edaran menteri. Hal itu tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Nomor 471/1768/SJ tertanggal 12 Mei 2016, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan. Semua demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 23/2006 dan Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan. (*)